KAREBATA.ID – Dalam sepekan terakhir, masyarakat Luwu Timur (Lutim) dihadapkan pada kebingungan menyusul pertarungan angka dari beberapa lembaga survei yang memotret perilaku pemilih menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dua lembaga survei terkemuka, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dan Script Survei Indonesia (SSI), merilis hasil yang berbeda meski selisih kemenangan kandidat berada di kisaran 5%.
Menurut survei LSI, pasangan penantang Irwan Bachri Syam dan Puspawati Husler unggul dengan elektabilitas 44,9%, meninggalkan petahana Budiman-Akbar di angka 39,2%. Di sisi lain, SSI justru menempatkan Budiman dan Akbar di posisi teratas dengan 47,32%, sedangkan Irwan-Puspa berada di angka 41,95%. Pasangan pendatang baru, Isrullah Achmad-Usman Sadik, terpuruk jauh di kedua survei, dengan elektabilitas masing-masing hanya 3% dan 2,93%.
Meski metode yang digunakan kedua lembaga serupa, yakni multistage random sampling dengan margin of error ± 4,8%, perbedaan hasil ini semakin membingungkan publik. Jumlah responden pun tak berbeda jauh, LSI dengan 440 responden dan SSI dengan 410 responden. Hasil survei ini menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, apakah selisih tipis ini benar mencerminkan situasi di lapangan ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi hasil survei.
Tak hanya LSI dan SSI, Indo Barometer dan Persepsi Syndicate juga turut berkontribusi dalam memotret dinamika politik Lutim. Indo Barometer, dalam surveinya pada April 2024, menyebutkan bahwa Irwan Bachri Syam berada di puncak dengan 52,2%, jauh mengungguli Budiman yang hanya meraih 33,4%. Sementara itu, Persepsi Syndicate dalam survei terbarunya pada Agustus 2024, kembali mengunggulkan Irwan-Puspa dengan 45,4%, meninggalkan Budiman-Akbar di angka 33,2%.
Namun, di tengah ketatnya persaingan ini, muncul kekhawatiran bahwa tipisnya selisih hasil survei bisa menjadi pintu masuk bagi praktik politik uang (money politic) dan intimidasi terhadap pemilih. Dugaan ini semakin kuat setelah viralnya percakapan yang diduga berisi instruksi mobilisasi massa untuk mendukung petahana, serta laporan masyarakat yang mengaku diancam akan dihentikan dari bantuan sosial jika tidak memberikan dukungan kepada kandidat tertentu.
Pemanfaatan sumber daya pemerintah dan jabatan oleh petahana bukan lagi rahasia. Namun, agar proses demokrasi berjalan dengan baik dan jujur, seluruh elemen masyarakat diharapkan aktif mengawasi jalannya Pilkada. Bawaslu tidak dapat bekerja sendirian, dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran sangat penting untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan bersih dari praktik kecurangan.
Perang survei yang terjadi kali ini bukan hanya tentang angka elektabilitas, tetapi lebih dari itu, ini adalah ujian bagi proses demokrasi yang sehat. Masyarakat Lutim harus cermat menilai, tidak hanya dari hasil survei, tetapi juga dari tindakan nyata para kandidat di lapangan. Karena di akhir cerita, suara rakyatlah yang akan menentukan pemimpin mereka.
Ayo kawal bersama, wujudkan Pilkada Lutim yang jujur, adil, dan bebas dari intimidasi!
