KAREBATA.ID – Teguran keras dan tegas terlontar dari Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Luwu Timur, Jayadi Nas, saat ia memimpin Apel Pagi di halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah, Kamis pagi (26/09/24).
Dalam momen yang penuh perhatian ini, Jayadi tidak tanggung-tanggung mengingatkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bumi Batara Guru untuk bersikap netral dalam menghadapi Pilkada 2024 yang kian dekat.
“Netralitas ASN bukan sekadar imbauan, ini adalah tanggung jawab besar yang harus diwujudkan oleh setiap pegawai. Ini menjadi salah satu tugas penting yang diamanatkan oleh Mendagri kepada saya sebagai Pjs di Luwu Timur,” ujar Jayadi.
Sorotan tajam Jayadi terhadap netralitas ASN bukan tanpa alasan. Luwu Timur saat ini menjadi sorotan publik setelah data dari Bawaslu Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa daerah ini menempati posisi kedua dengan jumlah dugaan pelanggaran netralitas ASN terbanyak se-Sulsel. Tak kurang dari 23 laporan dugaan pelanggaran sudah masuk dan tengah diproses Bawaslu Luwu Timur.
“Ini adalah peringatan serius! Kita harus memastikan ASN di Luwu Timur bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Jangan sampai pelanggaran ini mencoreng nama baik daerah kita di mata publik,” tegas Jayadi.
Selain menekankan netralitas ASN, Jayadi juga menegaskan tiga tugas besar lainnya yang harus diemban selama masa kepemimpinannya sebagai Pjs Bupati.
Di antaranya adalah memastikan pelayanan pemerintahan berjalan lancar, menjaga stabilitas politik dan keamanan bersama Forkopimda, serta yang tak kalah penting, memastikan Pilkada 2024 di Luwu Timur berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis.
“Mari kita bergandengan tangan, bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang dipercaya rakyat. Dengan komitmen dan sinergi, kita bisa menciptakan kondisi yang lebih baik dan meyakinkan masyarakat,” tutup Jayadi
Tentu saja, dengan catatan dugaan pelanggaran netralitas yang masih menghantui, netralitas ASN di Luwu Timur akan menjadi sorotan utama dalam beberapa bulan ke depan.
Apakah teguran Pjs Bupati ini akan mampu menekan angka pelanggaran? Atau justru akan ada dinamika baru yang lebih mencengangkan? Kita tunggu kelanjutannya.
