Luwu Timur – DPRD Luwu Timur melalui Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) mendesak pemerintah bersama perusahaan sawit segera mencari solusi atas banjir tahunan yang terus merendam Kecamatan Burau. Desakan ini muncul usai banjir kembali menggenangi permukiman dan tambak warga di Desa Lagego, Burau Pantai, dan Lauwo.
Anggota DPRD Lutim dari Fraksi GPR, Rusdi Layong, menegaskan bahwa permasalahan ini tak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, banjir yang berulang setiap tahun jelas merugikan warga dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
“Maka dari itu, kami dari Fraksi GPR berharap kepada pemerintah turun dan segera berkoordinasi dengan pihak PTPN dan PKS Luwu di Burau, yang merupakan ‘biang kerok’ terjadinya banjir,” tegas Rusdi dalam forum resmi DPRD, Rabu (16/07/25).
Banjir kali ini bahkan membuat 30 hektare tambak ikan milik warga di Dusun Lagego 1 terendam. Kepala Desa Lagego, Akbar Huzair, mengatakan pihaknya sudah meninjau langsung kondisi tambak warga pascabanjir.
“Pagi ini kami tinjau langsung tambak warga. Kurang lebih ada 30 hektare tambak yang terdampak,” ujar Akbar.
DPRD menilai persoalan banjir Burau harus ditangani secara serius, bukan sekadar dibiarkan menjadi siklus tahunan yang selalu merugikan masyarakat.
