Luwu Timur – Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Luwu Timur menyoroti lemahnya tata kelola proyek konstruksi di daerah, khususnya pada proyek bernilai besar. Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (16/7/2025), juru bicara Fraksi Nasdem, Aprianto, mendesak pemerintah daerah memperketat proses seleksi rekanan.
“Fraksi Nasdem memandang akar permasalahan ini bukan sekadar soal teknis. Ini menyangkut lemahnya sistem kontrak pekerjaan konstruksi, minimnya pengawasan sejak awal, dan belum optimalnya kompetensi pelaksana di internal OPD teknis,” tegas Aprianto di hadapan forum paripurna.
Ia menilai sejumlah proyek strategis mengalami kendala fatal sepanjang tahun 2024. Salah satunya, Pembangunan Pasar Tomoni dengan anggaran Rp18,5 miliar yang hingga kini belum rampung. Mulai dari keterlambatan, kekurangan volume pekerjaan, hingga belum dicairkannya jaminan pelaksanaan menjadi catatan serius bagi DPRD.
Begitu pula proyek Rumah Sakit Atue dan Islamic Center yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan masyarakat. Bagi Fraksi Nasdem, kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi rekanan dan manajemen proyek di lingkungan Pemkab Luwu Timur.
“Kami merekomendasikan agar Pemerintah Daerah memperketat proses seleksi rekanan, terutama untuk proyek bernilai besar. Pengawasan teknis harus dimulai sejak awal, dan kapasitas manajerial di OPD teknis perlu ditingkatkan agar pengendalian proyek berjalan lebih efektif dan akuntabel,” lanjut Aprianto.
