KAREBATA.ID – Polemik dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Luwu Timur kembali mencuat.
Kuasa hukum pasangan calon Irwan Bachri Syam dan Puspawati Husler (IBAS-Puspa) kembali melaporkan dua pejabat daerah yang diduga terlibat dalam dukungan politik terhadap calon petahana, Budiman-Akbar, Rabu (18/9/2024).
Tim kuasa hukum IBAS-Puspa yang dipimpin Andi Sukarno resmi melaporkan dua kepala dinas, yaitu Kepala Dinas Pertanian Luwu Timur, Amrullah Rasyid, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Alimuddin Natsir, ke Bawaslu Luwu Timur.
“Ada dua pejabat yang kami laporkan, yakni Amrullah Rasyid dari Dinas Pertanian dan Alimuddin Natsir dari Dinas Kelautan dan Perikanan,” ujar Andi Sukarno saat ditemui di Kantor Bawaslu Luwu Timur.
Laporan tersebut diterima oleh Pungki, staf Bawaslu setempat.
Andi Sukarno menyebutkan laporan ini menambah deretan kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang sudah mereka ajukan sebelumnya. Hingga saat ini, pihaknya telah mengumpulkan sekitar 20 laporan terkait pelanggaran serupa.
“Kami berharap Bawaslu Luwu Timur segera menindaklanjuti laporan-laporan ini. Luwu Timur menjadi salah satu daerah dengan jumlah laporan dugaan ASN tidak netral yang cukup tinggi,” tambah Andi.
Salah satu kasus yang mengundang perhatian adalah tangkapan layar percakapan WhatsApp Kepala Dinas Pertanian, Amrullah Rasyid, dengan tim pemenangan Budiman-Akbar di Kecamatan Kalaena, Selasa (17/9/2024) malam.
Dalam percakapan tersebut, Amrullah diduga membantu mengarahkan massa petani untuk hadir pada pelantikan tim pemenangan Budiman-Akbar yang akan digelar pada 20 September 2024 di Lapangan Kalaena.
Menanggapi bocornya percakapan tersebut, Amrullah mengakui bahwa dirinya memang melakukan komunikasi dengan tim pemenangan Budiman-Akbar, namun ia menyebut hal itu sebagai bentuk kekhilafan.
“Ini memang kecerobohan saya. Tidak terpikir dampaknya saat saya merespon permintaan mereka, padahal saya tahu posisi saya sebagai ASN bisa disalahartikan,” ungkap Amrullah dalam klarifikasinya.
Ia menambahkan dirinya hanya merespons agar tidak lagi ditelepon untuk permintaan bantuan.
Kasus ini semakin memanaskan suhu politik di Luwu Timur menjelang pemilihan kepala daerah, dengan banyak pihak menyerukan agar ASN menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam dukungan politik.
Bawaslu Luwu Timur kini dihadapkan pada tugas untuk menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan transparan.
Reporter: Asmar
