Luwu Timur – Komisi II DPRD Kabupaten Luwu Timur menyoroti serius persoalan kelangkaan BBM bersubsidi yang belakangan terjadi di berbagai SPBU. Bersama Wakapolres Luwu Timur dan Kepala Dinas Perindagkop, para legislator menggelar rapat koordinasi dengan Manajemen PT Pertamina Patra Niaga dan Depot Karang-karangan Bua, Palopo, Rabu (24/9/2025).
Pertemuan tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), penyerapan aspirasi masyarakat, serta hasil inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di daerah itu.
Anggota DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid, mengatakan pihaknya turun langsung untuk memastikan suplai dan distribusi BBM berjalan sebagaimana mestinya.
“Kehadiran kami di tempat ini sebagai respon atas kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi beberapa hari terakhir di Luwu Timur. Kondisi ini menimbulkan antrean panjang di berbagai SPBU bahkan hingga hari ini,” ujar Sarkawi.
Ia menegaskan, DPRD meminta Pertamina agar lebih profesional dalam menata sistem distribusi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 dan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, termasuk memastikan ketersediaan BBM hingga wilayah terpencil seperti seberang Danau Matano.
“Yang tak kalah penting adalah penegakan aturan dengan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi kelangkaan ini untuk meraih keuntungan pribadi maupun korporasi,” tegasnya.
DPRD memastikan akan terus melakukan pengawasan di lapangan untuk mencegah terulangnya krisis serupa dan menjaga agar hak masyarakat terhadap BBM bersubsidi tetap terpenuhi.
