Luwu Timur — Rencana beroperasinya PT Indo Hydro Power (IHIP) pada 2026 mendapat sorotan tajam dari DPRD Luwu Timur. Anggota Komisi III, Muhammad Iwan, menegaskan bahwa proses perekrutan tenaga kerja harus dilakukan secara transparan dan berpihak pada masyarakat lokal.
Iwan menilai investasi pertambangan bernilai besar kerap meninggalkan masalah ketimpangan tenaga kerja jika tidak diawasi secara ketat. Karena itu, ia memastikan lembaganya akan terlibat penuh mulai dari tahap persiapan hingga operasional perusahaan.
“Kehadiran PT IHIP harus benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Luwu Timur, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Kami di DPRD akan mengawalnya agar prinsip pemerataan kesempatan kerja benar-benar dijalankan,” tegas Iwan.
Ia pun menekankan komitmen perusahaan agar mematuhi skema perekrutan 70 persen tenaga lokal dan 30 persen dari luar daerah. Hal ini dianggap penting untuk memastikan masyarakat sekitar menjadi penerima manfaat utama.
Menurut data yang diterima DPRD, PT IHIP akan membuka sekitar 1.000 lowongan pada tahap awal pembangunan infrastruktur industri, mencakup posisi operator hingga helper. Lowongan besar-besaran ini disebut sebagai peluang strategis untuk menekan pengangguran yang masih menjadi pekerjaan rumah daerah.
Iwan juga menepis anggapan bahwa SDM lokal belum siap bersaing di industri ekstraktif. “Kita tidak kekurangan tenaga terampil. Banyak warga Luwu Timur yang sudah memiliki kemampuan teknis dan siap kerja. Tinggal bagaimana perusahaan benar-benar membuka ruang sebesar-besarnya bagi mereka,” ujarnya.
DPRD berkomitmen memastikan investasi berjalan sesuai regulasi dan tetap berorientasi pada kesejahteraan lokal. “Kami mendukung investasi, tapi yang paling penting adalah memastikan masyarakat menjadi pelaku, bukan sekadar penonton di rumah sendiri,” tambahnya.
