Luwu Timur — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menyoroti kejanggalan dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang menyebabkan antrean panjang di berbagai SPBU. Meski pemerintah menyatakan pasokan BBM aman, kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
Anggota DPRD Lutim dari Fraksi PDIP, Ambrosius, menilai situasi kelangkaan ini tidak masuk akal jika dibandingkan dengan data kebutuhan daerah.
“Kalau dihitung, kebutuhan solar tahun 2025 mencapai 28 juta liter lebih, atau sekitar 77 ribu liter per hari. Dengan hitungan itu, harusnya stok normal. Kenyataannya kenapa bisa langka?” tandasnya.
Senada, Sukasman juga menyoroti ketimpangan distribusi BBM yang hanya terjadi di Luwu Timur.
“Kalau alasannya kapal terlambat karena cuaca, mestinya Palopo, Luwu, dan Luwu Utara juga terdampak. Tapi faktanya mereka lancar. Penting bagi kita mendapat penjelasan logis,” tegasnya.
Sementara Prima Eyza Purnama menilai pemerintah daerah kurang tanggap menghadapi situasi ini.
“Kondisi sudah parah baru ditanggapi. Warga panik dan resah. Pemerintah jangan memberi informasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan karena bisa memicu kemarahan publik,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Lutim, Sarkawi Hamid, yang memimpin rapat dengar pendapat (RDP), memastikan pihaknya akan menindaklanjuti dengan pembahasan lanjutan.
“Besok kami RDP lagi dengan melibatkan Pertamina, pengelola SPBU, Disdagkop, Dinas Perhubungan, hingga Forkopimda. Tujuannya agar persoalan BBM bersubsidi di Lutim bisa diatasi untuk jangka panjang,” tutup Sarkawi.
