Luwu Timur – Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kepastian hukum kembali mendapat apresiasi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel), Pulungan.
Dalam kunjungan kerjanya di Luwu Timur, Selasa (12/5/26), Kajati Sulsel menilai langkah yang dilakukan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, bukan hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat pondasi hukum dan pengawasan pembangunan hingga ke tingkat desa.
Menurut Kajati, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah meningkatnya tuntutan transparansi publik.
“Pembangunan daerah yang baik bukan hanya soal infrastruktur, tetapi bagaimana pembangunan itu berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Pulungan.
Dalam agenda tersebut, Kajati Sulsel meresmikan Gedung Baru Kantor Kejari Luwu Timur sekaligus meninjau progres pembangunan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Wotu yang merupakan dukungan hibah dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Ia menilai dukungan Pemkab terhadap penguatan fasilitas penegakan hukum merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akses hukum masyarakat.
Sementara itu, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, mengatakan pemerintah daerah terus membangun pola kerja kolaboratif bersama Kejaksaan guna memastikan seluruh program strategis daerah berjalan dengan baik dan sesuai regulasi.
‘Kami ingin pembangunan di Luwu Timur berjalan aman, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam setiap program pembangunan,” jelas Irwan.
Selain penguatan kelembagaan hukum, Pemkab Luwu Timur juga mendorong pengawasan dan pendampingan hingga ke tingkat desa melalui program Kampung Pangan Adhyaksa.
Program kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan tersebut kini telah berjalan di 15 desa binaan dengan fokus pada pengembangan ekonomi desa, ketahanan pangan, serta peningkatan transparansi pengelolaan dana desa.
Beberapa komoditas unggulan yang dikembangkan di antaranya padi organik, kakao, merica, hingga produk UMKM berbasis potensi lokal masyarakat.
Menurut Irwan, desa menjadi titik awal penguatan ekonomi masyarakat sehingga pemerintah ingin memastikan pembangunan desa berjalan produktif sekaligus akuntabel.
“Kita ingin desa-desa di Luwu Timur tumbuh mandiri. Tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga tertib administrasi dan pengelolaan anggaran,” tambahnya.
Program tersebut juga dinilai mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena pembangunan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan fisik, tetapi juga penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
