Luwu Timur – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Luwu Timur semakin terasa. Hampir di seluruh SPBU, antrean kendaraan mengular panjang setiap harinya. Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan bensin, bahkan sebagian pelaku usaha mengaku mulai mengalami kerugian akibat terhambatnya mobilitas.
Kondisi ini menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Anggota DPRD Luwu Timur, Rusdi Layong, menilai bahwa krisis BBM kali ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di lapangan. Ia menekankan agar semua pihak, terutama Pertamina dan pemerintah daerah, segera mengambil langkah konkret.
“Pertamina harus bertanggung jawab penuh. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi mencerminkan kegagalan sistemik,” tegas Rusdi.
Menurutnya, selain perbaikan pasokan, pengawasan distribusi juga harus menjadi prioritas utama. Hal ini untuk memastikan bahwa BBM benar-benar disalurkan kepada masyarakat dan tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang menyalahgunakan situasi.
“Masyarakat diimbau tetap tenang. Pemerintah pasti hadir dengan solusi terbaik. DPRD Lutim juga akan segera menindaklanjuti persoalan ini agar ada perbaikan nyata,” ujarnya.
Rusdi menambahkan, DPRD Lutim siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menekan dampak kelangkaan ini. “Kita tidak ingin ekonomi masyarakat Luwu Timur terganggu lebih dalam akibat masalah distribusi BBM,” tutupnya.
