Luwu Timur — Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam menegaskan seluruh dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memenuhi standar keamanan dan kelayakan sebelum mulai beroperasi.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan program MBG di Aula Sasana Praja, Kantor Bupati, Rabu (8/10/25) kemarin.
Berdasarkan hasil evaluasi, dari sekitar 24 hingga 30 titik dapur MBG di Kabupaten Luwu Timur, baru dua di antaranya yang sudah beroperasi aktif, yakni di Kecamatan Malili dan Towuti.
“Dua dapur MBG yang beroperasi yakni di Malili dan Towuti. Namun, ini belum sesuai dengan capaian target MBG kita yakni minimal 50% yang harusnya sudah beroperasi,” jelas Irwan.
Orang nomor satu di Luwu Timur ini juga menekankan pentingnya tiga dokumen utama sebelum kegiatan dapur dilanjutkan, yakni Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, dan Sertifikat Penggunaan Air Layak Pakai.
“Kalau ketiga sertifikat ini tidak dimiliki MBG kita, tidak usah beroperasi dulu,” tegasnya di hadapan peserta rakor.
Selain itu, Irwan meminta 13 yayasan yang telah melapor dan tengah membangun dapur MBG untuk segera mempercepat progres, di antaranya Yayasan Evara Nusa Bakti di Burau, Yayasan Magnolia Champaca Virginiana di Angkona, serta beberapa yayasan lainnya di Malili, Towuti, Nuha, dan Tomoni.
Dirinya juga menegaskan, jika dalam waktu 45 hari belum ada perkembangan, maka izin operasional yayasan tersebut bisa dibatalkan.
“Dalam waktu dekat ini saya bersama Wakil Bupati, Kapolres dan Pabung akan turun melakukan inspeksi ke dapur-dapur untuk memastikan kondisi di lapangan apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Luwu Timur, Sasmita, menyampaikan pihaknya akan memperkuat pengawasan publik melalui media sosial resmi di tiap wilayah.
Ia juga menginstruksikan pembentukan Koordinator Kecamatan (Korcam) agar proses koordinasi lintas wilayah berjalan efektif.
“Untuk calon Kepala SPPG agar melakukan MoU dengan sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa MBG yang diberikan sudah tepat sasaran,” ujar Sasmita.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler, Sekda Bahri Suli, unsur Forkopimda, serta perwakilan OPD dan yayasan pelaksana MBG.
