Makassar – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mencatat penurunan inflasi yang cukup dalam pada November 2025, yakni sebesar -0,64 persen, terutama dipicu meredanya harga sejumlah komoditas pangan.
Capaian ini menjadi salah satu sorotan saat Pemkab Lutim memaparkan progres dan rencana kerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada High Level Meeting TPID dan TP2DD Sulsel, di Baruga Pinisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rabu (3/12/2025).
Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Lutim, Alimuddin Natsir, menjelaskan bahwa penurunan harga daging ayam ras, bandeng, tomat, dan beberapa komoditas hortikultura menjadi faktor kuat meredanya inflasi.
Namun, kata dia, kewaspadaan tetap diperlukan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
“Untuk mengantisipasi potensi gejolak harga pada periode HBKN Nataru, Pemerintah menerapkan strategi pengendalian inflasi berbasis konsep 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” ujar Alimuddin.
Dalam hal ini, Alimuddin juga membeberkan capaian yang cukup membanggakan. Luwu Timur telah 100 persen menerapkan transaksi non-tunai untuk Pajak Daerah maupun Belanja Daerah. Kanal pembayaran digital yang tersedia juga semakin lengkap, mulai dari QRIS, ATM, mobile banking, MPOS, hingga e-commerce.
Selain itu, Alimuddin juga menuturkan TP2DD Luwu Timur memiliki rencana kerja berkelanjutan untuk memperluas digitalisasi daerah, meningkatkan literasi digital, memperkuat pemahaman ASN, hingga meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda (SAKIP).
“Berkat upaya ini, TP2DD Luwu Timur telah meraih penghargaan dari Bank Indonesia, termasuk Juara 3 TP2DD Akseleratif Kategori Pajak dan Juara 2 Kategori Retribusi se-Sulawesi Selatan pada tahun 2023,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, dalam kesempatan tersebut menyoroti potensi kenaikan harga menjelang Nataru.
Ia juga meminta pemerintah daerah lebih responsif, terutama dalam mengantisipasi komoditas strategis penyumbang inflasi.
“Beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng adalah komoditas yang harus kita antisipasi bersama. Pemerintah daerah harus aktif memantau stok di sentra produksi dan jangan menunggu sampai distribusi terganggu. Kita harus lebih responsif, lebih sigap, dan bekerja secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas harga,” tegasnya.
Fatmawati juga menyebut bahwa konsistensi TPID dan percepatan digitalisasi daerah oleh TP2DD akan sangat memengaruhi daya beli masyarakat.
Dalam forum tersebut, sejumlah tindak lanjut disepakati untuk mengamankan stabilitas harga dan memperkuat digitalisasi daerah. Antara lain, dalam Bidang Inflasi & TPID, Melanjutkan program urban farming, Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak, Peningkatan serapan beras SPHP bersama Bulog, Menjamin kelancaran distribusi dan kesiapsiagaan bencana, dan Pemanfaatan BTT untuk dukungan biaya angkut komoditas.
Lalu, Bidang TP2DD, Penyusunan Roadmap ETPD 2026–2029, Implementasi model bisnis digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, Mendorong ASN menjadi duta digital melalui pemanfaatan mobile banking dan QRIS, Penguatan regulasi, perangkat, serta peningkatan penggunaan KKI dan mobile banking pada OPD, dan Pengaktifan TP2DD daerah bersama Pincab Bank Sulselbar
Kegiatan yang mengusung tema “Upaya Stabilitas Harga Jelang Momen HBKN 2025 dan Tahun Baru 2026, serta Penguatan Program ETPD Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulsel” itu juga turut dihadiri jajaran Pemkab Lutim, termasuk Plt. Kepala Bapenda Muhammad Yusri, Kepala BKAD Muhammad Said, serta sejumlah pejabat teknis lainnya.
