Luwu Timur – Isu pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pengisian BBM di SPBU 74.929.01 Wotu sempat mencuat di tengah kelangkaan pasokan bagi nelayan.
Namun dalam hal ini pihak pengelola SPBU menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar.
“Tentang isu pungli itu tidak benar. Kami terus menghimbau agar masyarakat tidak memberi uang lebih ke operator atau pihak SPBU. Lihat harga di dispenser, bayar sesuai harga yang tertera. Kalau ada yang meminta, laporkan langsung kepada saya,” tegas Jamal, perwakilan SPBU Wotu, Senin (27/10/25).
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar Disdagkop UKMP Kabupaten Luwu Timur bersama sejumlah pihak terkait.
Rapat tersebut juga membahas langkah penyaluran BBM agar tepat sasaran, terutama bagi nelayan yang sempat tidak bisa melaut akibat pelayanan pengisian yang terhenti selama sepekan.
Kepala Disdagkop UKMP, Senfry Oktavianus, mengakui bahwa kendala pasokan menjadi faktor utama macetnya distribusi BBM di wilayah itu.
“Jumlah stok yang ada hanya 8.000 liter per hari, sedangkan kebutuhan nelayan mencapai 5.400 liter, ditambah kebutuhan RSUD I Lagaligo Wotu sebesar 1.000 liter. Ini jelas tidak cukup,” ungkap Senfry.
Melalui koordinasi dengan SBM Pertamina Makassar, pihaknya memastikan tambahan pasokan segera dikirim sebanyak 16.000 liter untuk menstabilkan situasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan, Alimuddin Nasir, menyoroti pentingnya keakuratan data nelayan penerima rekomendasi BBM subsidi.
“Hasil verifikasi kami yang bukan nelayan telah kami tarik semua surat-suratnya, dan tentunya hanya akan diberikan kepada mereka yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan,” tegasnya.
