KAREBATA.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lutim menerima laporan panas terkait dugaan pelanggaran serius oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Senin (07/10/24).
Egi Ramadhani, staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lutim, dengan tegas menyampaikan laporan pertama melibatkan seorang ASN yang diduga terlibat langsung dalam mendukung salah satu pasangan calon.
Jika terbukti, ini adalah pukulan telak bagi prinsip netralitas yang selama ini dipegang ASN dalam setiap pemilihan.
Namun tak hanya itu, laporan kedua tak kalah menghebohkan. Seorang oknum Panwascam diduga keras telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku sebagai penyelenggara pemilu.
Bukti-bukti yang diserahkan ke Bawaslu, termasuk tangkapan layar chat dan foto-foto, memperlihatkan adanya komunikasi mencurigakan yang mendukung salah satu calon. Apakah netralitas pengawas pemilu kini berada di ujung tanduk?
“Kami sedang mengkaji pelanggaran-pelanggaran ini dan akan mengambil langkah sesuai prosedur hukum,” tegas Egi.
Baca Juga: Jubir Budiman-Akbar: Laporkan Jika Ada Kades dan ASN Lakukan Intimidasi Politik
NH, pelapor mengatakan tujuannya bukan sekadar menyeret para pelanggar ke ranah pidana, tetapi lebih untuk memberi pelajaran kepada seluruh ASN agar sadar akan posisi netral mereka.
Ia juga menambahkan salah satu Kepala Desa di Baruga, Kecamatan Tuwoti, turut dilaporkan atas dugaan pelanggaran politik serupa.
Yang lebih mengejutkan lagi, surat dari Bawaslu terkait laporan tersebut telah dikirim ke Pemerintah Daerah sejak 29 Agustus, namun hingga kini belum ada tindakan tegas dari PJS Bupati.
“Lebih dari satu bulan kami menunggu, tetapi tak ada aksi nyata. Kami mendesak PJS Bupati untuk segera bertindak memanggil kepala desa tersebut,” seru NH.
Publik kini bertanya-tanya, sejauh mana netralitas ASN dan Panwascam bisa terjaga di tengah memanasnya persaingan politik ini? Apakah mereka mampu bertahan dari godaan politik praktis, atau malah jatuh dalam jerat kepentingan tertentu?
“Kami ingin semua ini menjadi pembelajaran, bukan hanya bagi mereka yang terlibat, tetapi juga bagi semua pejabat lainnya untuk tetap profesional dan menjaga netralitas dalam pemilihan ini,” jelas NH.
