MAKASSAR – Di tengah meningkatnya sorotan publik Sulawesi Selatan terhadap kualitas pelayanan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menggelar Pendampingan Penguatan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 di Hotel Gammara Makassar pada 21–22 November 2025. Agenda ini dinilai penting mengingat masih adanya tantangan implementasi RB di tingkat OPD.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kemenpan RB, Canggih Angga Wicaksono, serta melibatkan 79 peserta perwakilan OPD. Pendampingan ini diharapkan mampu menjawab tuntutan publik akan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.
Penjabat Sekda Lutim, Dr. Ramadhan Pirade, membuka acara dengan menekankan urgensi reformasi birokrasi yang lebih berdampak.
“Reformasi birokrasi tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi dijadikan untuk memperbaiki tata kelola pemerintah,” tegasnya.
Ia kembali menekankan bahwa pelayanan publik adalah muara dari seluruh upaya reformasi.
“Namanya Reformasi Birokrasi, karena itu ujung-ujungnya adalah pelayanan. Sebab itu, harus ada perencanaan tata kelola yang baik”, tambahnya.
Ketua Panitia, Adam, membeberkan bahwa evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan indeks RB Lutim berada di angka 76,12.
“Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024 yang menunjukkan indeks reformasi birokrasi Lutim ada di angka 76,12, meningkat dari tahun sebelumnya. Tapi perlu ada upaya perbaikan berkelanjutan,” jelasnya.
Kabag Organisasi Setda Lutim, Zaenab, turut memantau langsung jalannya pendampingan bersama seluruh peserta. Agenda ini menghadirkan sesi pembahasan komponen RB, termasuk Reformasi Birokrasi Tematik yang menjadi prioritas nasional.
Meski indeks RB mengalami peningkatan, Pemkab Lutim menilai capaian tersebut belum cukup. Pemerintah daerah menekankan perlunya akselerasi pada beberapa sektor krusial, terutama pada kualitas pelayanan publik, efektivitas manajemen OPD, serta konsistensi pelaksanaan sistem akuntabilitas.
